Bengkulu Utara, jejakdaerah.com — Dinilai publik tidak profesional dalam perekrutan Panwascam yang dilaksanakan Bawaslu Bengkulu Utara. Hal ini membuat Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, S.H angkat bicara.
Perihalnya, masih adanya para Honorer, Guru Bantu Daerah dan PNS yang lulus dalam seleksi penerimaan Panwascam. Hal ini pun dinilai dapat mengganggu kinerja mereka.
Dikatakan Sonti, para honorer yang bekerja dan digaji menggunakan anggaran negara, akhirnya berdampak tidak maksimal bekerja. Lantaran terganggu dengan rangkap pekerjaan sebagai Panwascam.
“Saya yakin bagi honorer, GBD dan PNS yang lulus panwascam tidak fokus bekerja, ini nanti bisa mengganggu pekerjaan mereka. Bahkan bisa jadi para honorer dengan alasan kesibukan sebagai panwascam membolos dari tempat kerjanya,” Jelas Sonti, Rabu (18/12).
Sonti pun menilai, tim seleksi anggota panwascam tidak profesional meloloskan anggota panwascam terpilih. Pihaknya akan melakukan kajian terhadap hasil perekrutan panwascam yang dilakukan oleh pihak Bawaslu.
“Saya sangat menyayangkan tim seleksi Panwascam yang meloloskan honorer, GBD, PNS. Apa tidak ada orang lain di Bengkulu Utara ini yang mendaftar selain mereka. Apa tidak ada orang lain yang membutuhkan pekerjaan selain orang-orang itu,” sesal Sonti.
“Bagaimana kita mau mengurangi pengangguran di daerah ini, kalau selalu seperti ini. Dalam waktu dekat kita akan mengkaji dari hasil seleksi tim penerimaan panwascam tersebut,” sambungnya.
Lanjut Sonti, diharapkan pihak pemerintah daerah bisa bersikap. Para honorer, GBD, PNS, yang lulus panwascam, harus dapat memilih di antara satu pekerjaannya.
Bila perlu, honorer yang lulus tersebut dipecat kalau tidak mau memilih di antara satu yakni, sebagai Honorer atau Panwascam. Sama hal nya dengan aturan yang diterapkan kepada para perangkat desa.
“Tolong disampaikan dengan tegas, Pemerintah Daerah harus bersikap. Para Honorer yang lulus Panwascam diberi pilihan,” tutup Sonti Bakara. [nov]
