BENGKULU UTARA, jejakdaerah.com – Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Febri Yurdiman berang dan memberi warning Kepala Dinas Sosial. Agar tidak main-main dalam mengurusi urusan perut rakyat, dalam hal ini pemberian bantuan jaring pengamanan sosial (JPS) Covid-19 berupa sembako.
Hal tersebut disampaikan oleh Febri dalam rapat kerja hearing antara Pansus bersama Kepala Dinas Sosial, Selasa (12/05/2020).
Dalam hearing, Ketua Pansus mempertanyakan beberapa hal terkait dengan bantuan JPS berupa 44 ribu paket sembako yang disalurkan oleh Pemkab Bengkulu Utara melalui Dinsos.
Febri mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil rapat tim gugus tugas Kabupaten, anggaran BTT Covid-19 yang dialokasikan untuk JPS yakni sebesar 11,5 miliar rupiah.
Dari besaran anggaran tersebut, seharusnya paket sembako yang dibagikan dapat lebih dari 44 ribu paket. Diketahui menurut pengakuan Kepala Dinas Sosial bahwa harga 1 paket sembako yakni 150 ribu rupiah, terdiri dari 10 kilogram beras, 1 kilogram gula dan 1 kilogram minyak sayur.
“Seharusnya JPS berupa paket sembako yang dapat dibelanjakan dengan anggaran 11,5 miliar itu bisa dapat 76 ribu paket lebih. Ini kok hanya 44 ribu paket, kami butuh kejelasan disini pak Kepala Dinas, berapa sebenarnya paket itu, dan berapa harga per paketnya,” tegas Febri.
Kemudian, Febri juga menyesalkan atas statement Kepala Dinas Sosial yang mengaku bahwa pihaknya bukan selaku pengguna anggaran (PA) 11,5 miliar tersebut.
Dimana menurut Suwanto, bahwa PA telah ditentukan dalam rapat bersama ketua pelaksana harian tim gugus tugas yakni masing-masing Camat di Bengkulu Utara.
Menurut Febri, hal tersebut diluar dari apa yang tercantum di dalam surat keputusan Bupati. Dan pihaknya juga sudah mendapat informasi dari beberapa Camat, bahwasannya pihak Kecamatan hanya menerima dan mendistribusikan sembako, bukan sebagai pelaku pengguna anggaran.
“Di sini kami minta agar satgas transparan dalam penggunaan anggaran JPS ini. Masyarakat sudah lama menunggu sembakonya. Jangan main-main dengan urusan perut rakyat,” tegas Febri dengan nada keras.
Namun sangat disayangkan, beberapa pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan ketua Pansus tidak dapat dijawab oleh Suwanto selaku Kepala Dinsos.
Febri mengatakan, pihaknya akan segera melakukan penelusuran kembali terhadap beberapa temuan kejanggalan tersebut. [nov/adv]
