Lagi, Musisi Kepahiang Kembali Lakukan Audiensi ke DPRD

oleh -98 Dilihat
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepahiang menerima audiensi perwakilan musisi dan seniman Kepahiang.

KEPAHIANG, jejakdaerah.com — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepahiang menerima audiensi perwakilan musisi dan seniman Kepahiang, terkait pemenuhan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang terdampak Covid-19. Bertempat di Ruang Komisi II DPRD, Senin (11/05/2020).

Lina selaku perwakilan mengatakan maksud dan kedatangannya ke DPRD  mengucapkan terima kasih, bahwasanya dalam beberapa waktu yang lalu sebelumnya sudah menyampaikan persoalan ini.

“Pada kesempatan hari kami menyampaikan apakah memungkin kami dapat menambahkan rekan-rekan yang belum mendapatkan bantuan dapat diakomodir, dan kalau memungkinkan dapat mendapatkan BLT dana desa,” ujar Lina.

Sementara itu, dijelaskan Wakil Ketua Komisi II, Nanto Usni bahwa terkait aspirasi yang disampaikan apapun bentuknya akan diterima dan ditindak lanjuti DPRD.

“Kami di DPRD selalu terbuka terkait apa saja yang merupakan aspirasi masyarakat, terkait BLT Dana Desa,” sampainya.

Nanto menambahkan, kewenangan Kepala Desa dalam menentukan siapa saja calon penerima yang berhak untuk menerimanya, dan ditetapkan melalui musyawarah desa dengan melibatkan relawan dan perangkat desa.

“Saran saya kepada masyarakat untuk dapat memantau dan melaporkan kepada Kepala desa terkait usulan dalam BLT dana desa. Karena desa itu sendiri yang memiliki kewenangan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Nanto.

Senada disampikan sekretaris Komisi II, Joko Triono terkait warga masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, tentu tidak diperkenankan tumpang tindih.

Misalnya yang sudah menerima PKH, BPNT atau kartu prakerja tentu tidak diperkenankan kembali untuk mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial (Sembako).

“Terkait pendataan siapa saja yang menerima bantuan tentu merupakan aparat desa lah yang lebih tahu, harapan kami di DPRD setiap bantuan yang diberikan memang dapat tepat sasaran bagi masyarakat kita yang benar benar membutuhkan.”

“Kami juga harap pendataan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan objektif tanpa adanya penyimpangan, sehingga apa yang benar-benar pemerintah harapapkan dalam membantu masyarakat ini dapat terpenuhi,” pungkas Joko. [fro]