BENGKULU UTARA, jejakdaerah.com – Kabar tidak menyenangkan harus diterima oleh 18 ribu lebih para petani dan pekerja kebun karet yang terdampak Covid-19, yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
Sebab iming-iming bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara kandas, alias tidak dapat direalisasikan.
Hal tersebut diketahui saat Kepala Dinas Perkebunan Buyung Azhari, menghadiri undangan rapat kerja hearing terhadap Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Kamis pagi (30/04/2020).
Dalam hearing yang diketuai Ketua Pansus, Febri Yurdiman, mempertanyakan kejelasan terhadap janji Pemerintah Daerah yang akan memberikan sejumlah bantuan terhadap petani karet terdampak Covid-19.
Buyung Azhari memaparkan, bahwa sebelumnya bupati telah mengeluarkan perintah untuk mendata seluruh petani dan pekerja kebun karet. Dalam hal ini yang wacana awalnya akan diberikan bantuan.
Selanjutnya, Kepala Dinas mengeluarkan surat yang ditujukan kepada 215 Kades di Bengkulu Utara. Untuk segera mengumpulkan KK petani ataupun pekerja kebun karet yang kurang mampu ataupun yang terdampak Covid-19 di desa masing-masing.
Setelah semuanya terkumpul dan diajukan ke bupati dan telah dilakukan beberapa pembahasan. Namun bantuan yang dijanjikan tersebut tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya anggaran.
“Namun Pemda sudah mengirim surat ke Kementerian, berharap akan adanya bantuan pusat untuk para petani karet terdampak yang sudah terdata ini,” sampai Buyung Azhari.
Menanggapi hal tersebut, Febri Yurdiman menyampaikan kesimpulan. Pertama ia memberi apresiasi kepada Kepala Dinas Perkebunan yang bergerak cepat mendata seluruh petani karet terdampak di Bengkulu Utara.
Ketua Pansus Miris dan Kecewa
Namun demikian, ia merasa miris dan kecewa. Dimana seharusnya bantuan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, justru harus menelan pahitnya kenyataan bahwa tidak bisa menerima bantuan karena alasan anggaran.
“Harusnya mempersiapkan dulu semua baru masyarakat diminta datanya, jangan seperti yang terjadi sekarang ini, mengumpulkan data dulu baru kemudian berpikir mau diapakan data ini. Akhirnya inilah yang terjadi,” sesal Febri
Febri juga mengatakan, bahwa hal ini bukan tidak mungkin akan menjadi masalah di tengah masyarakat.
“Inilah pokok permasalahan yang sering terjadi di Pemerintahan Bengkulu Utara ini. Jadi sudah jelas data yang dikumpulkan sebanyak 18 ribu lebih itu tidak di apa-apakan, alias gagal,” tegas Febri. [nov]
