GEDUNG MI SLIWUNG TERUS BERDIRI, TRANSPARANSI MASIH MISTERI: PENGASUH MENGAKU TAK TAHU SUMBER DANA, NAMA UST JUN DARI BONDOWOSO MUNCUL

SITUBONDO – Dinding demi dinding mulai berdiri. Bata ringan tersusun, perancah bambu menyangga pekerjaan, dan aktivitas pembangunan gedung di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, terus berjalan.

Namun, ada satu hal yang justru belum terlihat berdiri kokoh: keterbukaan informasi.

Sekitar 25 hari pembangunan berlangsung, tetapi sejumlah pertanyaan mendasar masih menggantung. Mulai dari mana sumber pendanaannya, berapa nilai anggarannya, siapa pengusul bantuan, siapa pengelola dana, hingga siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Ironisnya, persoalan semakin menarik setelah pengasuh Pesantren Darun Najah, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, mengaku tidak mengetahui secara detail program pembangunan maupun sumber pembiayaannya.

Dalam keterangannya, pengasuh menyebut pengajuan bantuan dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan Ust Jun dari Bondowoso.

Lantas, siapa sebenarnya yang menggerakkan pengajuan bantuan tersebut? Atas nama siapa? Dengan mandat siapa? Dan kepada siapa pertanggungjawaban pembangunan harus disampaikan?

Sebab, dalam urusan pembangunan yang menyangkut fasilitas pendidikan, tembok boleh dibangun tanpa banyak bicara. Tetapi urusan uang dan pertanggungjawaban tidak semestinya ikut dibangun dalam kesunyian.

BANGUNAN TAMPAK, PAPAN INFORMASI MENGHILANG: PROYEK ATAU TEKA-TEKI?

Dokumentasi lapangan pada Selasa (10/11/2026) memperlihatkan aktivitas pembangunan gedung di lingkungan MI Sliwung. Terlihat konstruksi dinding bata ringan, sejumlah bukaan pintu dan jendela, serta perancah bambu yang digunakan dalam pekerjaan.

Akan tetapi, dalam dokumentasi tersebut tidak terlihat papan informasi pembangunan.

Padahal, apabila kegiatan tersebut menggunakan bantuan pemerintah atau program yang mensyaratkan keterbukaan informasi, identitas kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, pelaksana, dan waktu pekerjaan semestinya dapat diketahui sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanpa informasi tersebut, masyarakat seolah diminta menjadi penonton yang hanya boleh melihat bangunan bertambah tinggi, tetapi tidak boleh bertanya berapa biaya yang dikeluarkan.

Istilah proyek siluman pun mulai mencuat sebagai sindiran atas minimnya informasi di lokasi.

Namun, perlu ditegaskan, istilah tersebut merupakan kritik terhadap kondisi keterbukaan informasi, bukan kesimpulan bahwa pembangunan tersebut ilegal. Status administrasi dan sumber pendanaan tetap harus dibuktikan melalui dokumen resmi.

Pertanyaannya sederhana: jika seluruh proses sudah sesuai aturan, mengapa informasi mendasar mengenai pembangunan ini belum dapat dijelaskan secara terbuka?

PENGASUH MENGAKU TAK TAHU, UST JUN DARI BONDOWOSO DISEBUT SEBAGAI PENGUSUL

Inilah bagian yang paling membutuhkan penjelasan.

Pengasuh Pesantren Darun Najah, saat dimintai keterangan melalui sambungan telepon, menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail program pembangunan tersebut.

Ia juga menyebut bahwa pengajuan bantuan dilakukan oleh seseorang yang dikenal sebagai Ust Jun dari Bondowoso.

Pengasuh mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber dana maupun mekanisme pembiayaan pembangunan.

Pernyataan tersebut tentu tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai bukti adanya penyimpangan. Namun, secara administratif, keterangan itu membuka ruang pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan melihat bangunan yang sedang dikerjakan.

Di antaranya:

1. Siapa sebenarnya Ust Jun dari Bondowoso?
2. Dalam kapasitas apa yang bersangkutan mengajukan bantuan?
3. Apakah pengajuan dilakukan atas nama MI Sliwung, yayasan, pesantren, atau pihak lain?
4. Apakah terdapat surat mandat dan persetujuan resmi?
5. Kepada instansi atau lembaga mana proposal diajukan?
6. Siapa penerima bantuan yang tercatat secara administratif?
7. Siapa yang mengelola dana dan bertanggung jawab atas laporan penggunaannya?

Jangan sampai muncul situasi ketika seseorang disebut mengajukan bantuan, lembaga menjadi lokasi pembangunan, pekerja sibuk mengaduk material, tetapi informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab justru belum terang.

Kalau administrasinya jelas, tunjukkan dokumennya. Kalau sumber dananya jelas, jelaskan asalnya. Tidak perlu membuat publik menebak-nebak seperti sedang mengikuti teka-teki berseri.

25 HARI PEMBANGUNAN, APD JANGAN CUMA DIANGGAP PERLENGKAPAN TAMBAHAN

Persoalan berikutnya menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Berdasarkan informasi lapangan yang dihimpun, pembangunan telah berlangsung sekitar 25 hari. Para pekerja disebut tidak mendapatkan atau tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai.

Jika informasi tersebut benar, kondisi ini harus segera dievaluasi.

Dokumentasi memperlihatkan penggunaan perancah bambu dalam pekerjaan konstruksi. Pekerjaan pada bagian bangunan yang membutuhkan penyangga memiliki risiko tersendiri, mulai dari terjatuh, tertimpa material, hingga cedera akibat konstruksi penyangga yang tidak stabil.

Keselamatan pekerja bukan aksesori proyek. Bukan pula urusan yang boleh menunggu sampai terjadi kecelakaan.

UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu dasar penting perlindungan keselamatan tenaga kerja. Ketentuan keselamatan konstruksi juga harus diperhatikan sesuai karakter pekerjaan.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerja terlindungi?

Apakah perlengkapan keselamatan tersedia? Apakah ada pengawasan K3? Apakah kondisi perancah telah diperiksa?

Jangan sampai gedung pendidikan dibangun dengan harapan mencerdaskan generasi, tetapi keselamatan orang-orang yang membangunnya justru kurang diperhatikan.

DELAPAN PEKERJA, UPAH HARIAN TERUNGKAP: SIAPA MEMASTIKAN HAK MEREKA?

Tim investigasi juga memperoleh informasi mengenai delapan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan.

Rinciannya:

• Empat orang tukang menerima upah sekitar Rp120.000–Rp130.000 per hari.
• Empat orang pekerja pembantu atau kuli menerima sekitar Rp105.000 per hari.

Berdasarkan asumsi seluruh pekerja masuk selama 25 hari, estimasi akumulasi pembayaran upah mencapai:

• Empat tukang: Rp12.000.000–Rp13.000.000.
• Empat pekerja pembantu: Rp10.500.000.

Total estimasi: Rp22.500.000–Rp23.500.000.

Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan informasi upah dan jumlah pekerja, bukan hasil pemeriksaan bukti pembayaran.

Persoalan upah memang tidak bisa dinilai hanya dengan membandingkan nominal harian dengan UMK bulanan. Status hubungan kerja, pola pembayaran, jam kerja, kesepakatan, serta ketentuan pengupahan yang relevan harus diperiksa.

Tetapi satu hal tidak boleh dilupakan: pekerja bukan sekadar tenaga yang dibutuhkan agar bangunan cepat selesai. Mereka manusia yang memiliki hak atas upah dan perlindungan kerja.

Jangan sampai bangunannya kelak menjadi aset lembaga, sementara persoalan hak pekerjanya justru menjadi urusan yang terlupakan.

KEPALA TUKANG DISEBUT JARANG DI LOKASI, MUTU BANGUNAN JANGAN CUMA MENGANDALKAN DOA

Informasi lain menyebutkan kepala tukang jarang berada di lokasi dan hanya sesekali datang memberikan arahan kepada pekerja.

Jika informasi tersebut benar, perlu dijelaskan bagaimana sistem pengawasan teknis pekerjaan dilakukan.

Pembangunan gedung pendidikan bukan pekerjaan yang cukup diserahkan kepada pekerja, kemudian berharap seluruh hasilnya otomatis sesuai standar.

Sejumlah komponen perlu diperiksa, antara lain:

• Kualitas dan kedalaman pondasi.
• Kesesuaian material dengan spesifikasi.
• Struktur kolom dan balok.
• Kualitas sambungan konstruksi.
• Kestabilan perancah.
• Kesesuaian volume pekerjaan dengan RAB.
• Kesesuaian hasil pembangunan dengan gambar teknis.

Foto bangunan tidak cukup untuk menyimpulkan kualitas struktur. Pemeriksaan harus didasarkan pada dokumen teknis dan penilaian tenaga ahli apabila diperlukan.

Sebab, bangunan yang tampak rapi dari luar belum tentu otomatis memenuhi standar keselamatan.

Jangan sampai pengawasan hanya hadir sesekali, sedangkan tanggung jawab terhadap mutu bangunan harus berlaku setiap saat.

SIAPA PENGUSUL, SIAPA PENERIMA, SIAPA PENANGGUNG JAWAB?

Tim Investigasi LPKAN menilai persoalan MI Sliwung perlu dijelaskan secara menyeluruh, terutama mengenai hubungan antara pihak pengusul bantuan, pengelola lembaga, penerima dana, dan pelaksana pembangunan.

Dalam keterangannya, perwakilan tim menyampaikan:

“Yang kami pertanyakan bukan keberadaan pembangunan gedungnya. Kami mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, sumber dana, nilai anggaran, identitas pengusul bantuan, dasar kewenangan pengajuan, pelaksana, dan pihak yang bertanggung jawab harus jelas.”

Ia juga menyoroti keterangan pengasuh pesantren yang mengaku tidak mengetahui secara detail program maupun sumber pembiayaan.

“Jika benar pengasuh tidak mengetahui secara detail sumber dana dan mekanisme program, sementara pengajuan bantuan disebut dilakukan pihak lain, maka harus ada penjelasan. Apakah ada mandat, persetujuan pengurus, proposal, dan dokumen administrasi yang menjadi dasarnya?”

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman.

“Kalau semuanya sudah sesuai ketentuan, dokumen dan penjelasan semestinya bisa disampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai publik hanya disuguhi bangunan yang terus bertambah, sementara informasi pertanggungjawabannya tertinggal jauh di belakang.”

Tim juga menegaskan bahwa keselamatan pekerja dan kualitas bangunan harus menjadi perhatian yang sama pentingnya dengan persoalan anggaran.

KEPALA SEKOLAH BELUM MENJAWAB, RUANG KLARIFIKASI TETAP TERBUKA

Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan, tim telah berusaha meminta konfirmasi kepada kepala sekolah MI Sliwung melalui pesan WhatsApp.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan atas pesan konfirmasi tersebut.

Sejumlah hal masih membutuhkan penjelasan, terutama sumber pembiayaan, nilai anggaran, identitas pengusul bantuan, RAB, spesifikasi teknis, pengawasan pekerjaan, serta penerapan K3.

Belum adanya tanggapan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atau bukti atas dugaan yang berkembang.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi kepala sekolah, ketua yayasan, pengasuh Pesantren Darun Najah, Ust Jun dari Bondowoso, pelaksana pembangunan, maupun pihak pemberi bantuan untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi.

Penjelasan mereka penting agar pemberitaan tidak berhenti pada satu sisi informasi.

INSTANSI TERKAIT PERLU TURUN, JANGAN MENUNGGU PERTANYAAN MENJADI TUMPUKAN

Melihat sejumlah persoalan yang berkembang, Tim Investigasi LPKAN mendorong instansi terkait melakukan penelusuran sesuai kewenangannya.

Pemeriksaan perlu mencakup:

1. Verifikasi sumber dan status pendanaan.
2. Pemeriksaan proposal dan dokumen pengajuan bantuan.
3. Verifikasi identitas serta kewenangan pengusul.
4. Pemeriksaan persetujuan dan penetapan penerima bantuan.
5. Pemeriksaan RAB dan gambar perencanaan.
6. Pemeriksaan kesesuaian volume pekerjaan.
7. Pemeriksaan spesifikasi material dan struktur.
8. Evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
9. Klarifikasi sistem pembayaran upah tenaga kerja.
10. Identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pertanggungjawaban pekerjaan.

Apabila pembangunan menggunakan dana pemerintah, instansi pemberi bantuan dan aparat pengawasan internal dapat diminta melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Jika kemudian ditemukan indikasi penyimpangan, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

Sebab, pengawasan bukan berarti menghambat pembangunan. Justru pengawasan diperlukan agar pembangunan tidak berubah menjadi persoalan di kemudian hari.

GEDUNG BOLEH BERDIRI TINGGI, TETAPI PERTANGGUNGJAWABAN JANGAN DIBUAT RENDAH

Pembangunan MI Sliwung sejatinya merupakan kegiatan yang patut didukung apabila bertujuan meningkatkan fasilitas pendidikan.

Namun, dukungan terhadap pembangunan tidak berarti masyarakat harus berhenti bertanya.

Ada sumber dana yang perlu dijelaskan. Ada pengajuan bantuan yang perlu ditelusuri. Ada pelaksana yang perlu diketahui. Ada pekerja yang harus dilindungi. Dan ada mutu bangunan yang wajib dipastikan.

Keterangan pengasuh Pesantren Darun Najah mengenai ketidaktahuannya terhadap detail program dan sumber dana, serta penyebutan Ust Jun dari Bondowoso sebagai pihak yang mengajukan bantuan, merupakan informasi penting yang perlu diuji melalui klarifikasi dan dokumen resmi.

Redaksi tidak mendahului hasil pemeriksaan dan tidak menyimpulkan adanya tindak pidana.

Namun, satu hal patut ditegaskan: pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh menjadi ruang gelap bagi pertanggungjawaban.

Jangan sampai bangunan selesai, tetapi pertanyaan tentang sumber anggaran tetap tidak selesai. Jangan sampai tembok semakin kokoh, sementara transparansi justru semakin rapuh.

Karena yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar gedung yang berdiri, melainkan pembangunan yang jelas asal-usul dananya, benar pelaksanaannya, terjamin keselamatannya, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tim Investigasi LPKAN menyatakan akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini dan mengupayakan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait.

TRANSPARANSI BUKAN ANCAMAN. PERTANGGUNGJAWABAN BUKAN PILIHAN.