MUARA ENIM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Muara Enim di bawah komando Ketua Azuar Anas, S.Pd menyoroti keras dugaan penggusuran lahan kebun karet milik masyarakat di kawasan Ataran Air Napalan, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, yang disebut terjadi tanpa kejelasan ganti rugi maupun berita acara yang tuntas.
Tanggal 19 November 2026 pukul 20.17.Wib.
Berdasarkan rekaman situasi dan percakapan di lapangan, lahan kebun karet yang dipersoalkan disebut masih aktif disadap oleh warga, namun sudah terdampak penggusuran.
Lebih jauh, warga mengeluhkan belum adanya kejelasan pembayaran terkait lahan yang disinggung untuk kepentingan proyek/terowongan, sementara di lapangan muncul saling lempar atau tarik-menarik rujukan koordinasi antara pihak yang disebut PTBA dan BSP.
Warga juga mempertanyakan siapa pihak yang memberikan perintah penggusuran di lapangan—termasuk menyebut nama Pak Rizki serta rencana pertemuan dengan BSP, Mang Ferry, dan Pak Kades—serta menyampaikan rasa takut/keberatan atas suasana pengamanan di lokasi.
Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Muara Enim, Azuar Anas, S.Pd, menegaskan bahwa hak ekonomi dan kepastian hukum masyarakat kecil tidak boleh diabaikan dengan pola kerja lapangan yang kabur dan saling melempar tanggung jawab.
Lahan kebun karet itu sumber penghidupan masyarakat yang masih aktif disadap
Menggusur tanpa kejelasan pembayaran, tanpa kejelasan pembayaran, tanpa berita acara yang transparan, lalu saling melempar antara pihak-pihak terkait adalah bentuk pengabaian terhadap hak warga
DPC GRIB Jaya Muara Enim akan berdiri bersama masyarakat terdampak dan mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegas Azuar Anas, S.Pd.
Menurutnya, setiap aktivitas pembukaan lahan atau proyek strategis maupun operasional perusahaan wajib menempuh prosedur yang terbuka, terukur, dan berkeadilan, bukan menempatkan warga pada posisi serba tidak pasti dan penuh tekanan.
Meminta pihak terkait (PTBA, BSP, maupun penanggung jawab lapangan) duduk bersama secara terbuka dan menghadirkan kejelasan tertulis mengenai rantai perintah penggusuran, status lahan, serta pihak yang bertanggung jawab penuh atas penyelesaian ganti rugi.
Transparansi Berita Acara & Nilai Ganti Rugi Menuntut kejelasan berita acara pengukuran/pendataan serta penyelesaian hak/pembayaran atas tanaman produktif dan lahan masyarakat terdampak sebelum dilakukan tindakan lanjutan di lapangan.
Jaminan Keamanan & Ruang Dialog yang Bermartabat Mendesak agar proses penyelesaian sengketa lahan mengedepankan dialog yang adil dan manusiawi, tanpa menimbulkan rasa takut atau intimidasi bagi masyarakat pemilik/penggarap lahan.
Pengawalan Penuh Bersama Masyarakat DPC GRIB Jaya Kabupaten Muara Enim akan mengawal aspirasi dan hak masyarakat terdampak di Ataran Air Napalan, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, melalui jalur mediasi resmi, koordinasi dengan pemerintah setempat, maupun langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
DPC GRIB Jaya Kabupaten Muara Enim mengimbau seluruh pihak terkait untuk bersikap kooperatif, jujur, dan bertanggung jawab demi terciptanya kepastian hukum, keadilan sosial, serta kondusivitas wilayah di Kabupaten Muara Enim.









