DPC PKB MUARA ENIM

Aspal Rp600 Juta Diduga Menipis di Jalan Gebangan–Tokelan, Jangan Sampai Tebal di Atas Kertas, Tipis di Atas Jalan!

Kabiro Situbondo
Jalan
Aspal proyek jalan Gebangan–Tokelan senilai lebih dari Rp600 juta menjadi sorotan. Ketebalan hamparan, volume material, hingga pengawasan pekerjaan dipertanyakan. Anggaran boleh tebal, jangan sampai aspal justru diduga tipis!
A-AA+A++

SITUBONDO — Proyek infrastruktur bernilai ratusan juta rupiah semestinya meninggalkan jejak pembangunan yang kokoh, bukan justru menyisakan tanda tanya yang lebih tebal daripada lapisan aspalnya.

Proyek Pemeliharaan Jalan Ruas Gebangan–Tokelan, Kabupaten Situbondo, dengan nilai anggaran lebih dari Rp600 juta, kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pelaksanaannya.

Proyek yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga dan dikerjakan oleh CV Situbondo tersebut mendapat perhatian dari Heppy, pemerhati publik sekaligus putra daerah Situbondo.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang disampaikan Heppy, terdapat sejumlah indikasi yang dinilai perlu diperiksa secara serius. Mulai dari dugaan ketidaksesuaian ketebalan lapisan aspal, selisih estimasi kebutuhan material, hingga pertanyaan mengenai validitas dokumen pengiriman material dan mekanisme pengujian kualitas pekerjaan.

Persoalannya sederhana, tetapi dampaknya tidak sederhana: apakah aspal yang dibayar sesuai kontrak benar-benar terhampar di jalan, atau sebagian hanya terlihat sempurna dalam administrasi?

Aspal 4 Sentimeter, Dugaan Realisasi 3,1 Sentimeter

Salah satu temuan yang disampaikan Heppy berkaitan dengan lapisan Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC).

Dalam uraian hasil investigasinya, ketebalan lapisan aspal yang dipersyaratkan disebut mencapai 4 sentimeter. Namun, berdasarkan pengukuran yang diklaim dilakukan di lapangan, ketebalan rata-rata diduga hanya sekitar 3,1 sentimeter.

Heppy juga menyampaikan estimasi kebutuhan material berdasarkan kontrak sekitar 183,31 ton, sementara perkiraan realisasi fisik disebut berkisar 143,06 ton.

Dengan demikian, terdapat selisih estimasi sekitar 40,25 ton.

Angka tersebut tentu bukan perkara receh yang bisa diselesaikan dengan sekadar mengangkat bahu. Namun, selisih tersebut masih harus diverifikasi melalui dokumen kontrak, perhitungan teknis, catatan pengiriman, hasil penimbangan, serta pengukuran independen.

Sebab, dalam proyek yang menggunakan uang negara, hitungan tidak boleh hanya pandai di atas kertas. Ia juga harus bisa dipertanggungjawabkan di atas jalan.

Baca juga:
Jalan Baru atau Ladang Baru? Aspal Proyek Rp171 Juta di Trebungan Mulai Ditumbuhi Rumput

Tiket Timbangan AMP Ikut Dipertanyakan

Sorotan berikutnya mengarah pada dokumen pengiriman material atau delivery order (DO) dari Asphalt Mixing Plant (AMP).

Heppy mempertanyakan kesesuaian antara tonase yang tercatat dalam dokumen pengiriman dengan volume material yang benar-benar terhampar di lokasi pekerjaan.

Jika terdapat perbedaan, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang mencetak tiket timbangan, melainkan apakah seluruh material yang dibayar benar-benar diterima dan digunakan sesuai peruntukannya.

Dokumen administrasi seharusnya menjadi alat pembuktian, bukan sekadar pelengkap agar laporan terlihat rapi.

Karena itu, pencocokan antara tiket timbangan AMP, surat jalan, catatan penerimaan material, pembayaran, dan volume pekerjaan menjadi penting untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian.

Core Drill Jangan Sampai Sekadar Formalitas

Persoalan lain yang disorot adalah mekanisme pengambilan sampel core drill atau pengeboran inti aspal untuk menguji ketebalan dan kualitas lapisan jalan.

Heppy menduga pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak dan mempertanyakan kemungkinan adanya titik pengujian yang telah dikondisikan.

Dugaan tersebut perlu diuji secara objektif. Pengambilan sampel semestinya mengikuti metode pengujian yang berlaku, dengan titik pengambilan yang representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pengujian hanya menghasilkan sampel yang bagus, sementara kondisi keseluruhan pekerjaan tidak mencerminkan hasil tersebut, maka fungsi pengujian patut dievaluasi.

Jangan sampai core drill hanya menjadi prosedur untuk melengkapi berkas, sementara kualitas jalan justru luput dari pemeriksaan menyeluruh.

Pengawas Jangan Hanya Hadir dalam Dokumen

Heppy mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta Dinas PUPP Bidang Bina Marga melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut.

Menurutnya, pengawasan bukan sekadar tanda tangan pada laporan atau kehadiran dalam tahapan administrasi. Pengawasan harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.

Baca juga:
Papan Informasi Tak Terlihat, Transparansi Dipertanyakan: LBH GKS BASRA dan AMAKI Adukan Pembangunan MI Miftahul Ulum ke DPRD

“Pengawasan dari Dinas PUPP dan konsultan pengawas digaji menggunakan uang rakyat untuk memastikan kualitas infrastruktur. Jika ditemukan ketidaksesuaian seperti ini, harus ada pemeriksaan serius. Jangan sampai muncul dugaan pembiaran yang mencederai prinsip transparansi anggaran,” tegas Heppy.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa proyek pemerintah bukan ruang bebas evaluasi. Kontraktor memiliki kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sedangkan PPK dan pengawas memiliki tanggung jawab memastikan hasilnya memenuhi ketentuan.

Dokumen Disiapkan, Inspektorat hingga APH Jadi Tujuan

Sebagai bagian dari kontrol sosial, Heppy menyatakan tengah mengonsolidasikan dokumentasi hasil investigasi, termasuk dokumentasi pengukuran ketebalan aspal menggunakan alat ukur serta salinan informasi proyek.

Ia menyatakan akan menyampaikan temuan tersebut secara resmi kepada Inspektorat Kabupaten Situbondo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Situbondo, serta kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR! apabila tidak terdapat evaluasi atau klarifikasi yang memadai dari pihak terkait.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang pemeriksaan yang objektif, termasuk menguji kesesuaian volume pekerjaan, penggunaan material, hasil pengujian laboratorium, dan proses pembayaran.

Rakyat Tidak Membutuhkan Aspal yang Hanya Bagus dalam Laporan

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan jalan yang sekadar tampak selesai dalam berita acara. Masyarakat membutuhkan jalan yang benar-benar kuat, aman, dan bertahan sesuai umur rencana.

Anggaran lebih dari Rp600 juta bukan uang yang tumbuh di pohon pinggir jalan. Setiap rupiahnya berasal dari uang publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai ketebalan aspal hanya menjadi angka dalam kontrak, sementara kenyataannya menyisakan selisih yang harus dijelaskan.

Sebab, kalau jalan dibangun dengan anggaran ratusan juta tetapi kualitasnya masih menyisakan tanda tanya, publik tentu berhak bertanya: yang sedang dipelihara sebenarnya jalan raya atau justru keuntungan di balik proyeknya?

Baca juga:
Pengusaha Wajib Bayar Royalti atas Musik yang Diputar di Tempat Umum

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari CV Situbondo, PPK, konsultan pengawas, serta Dinas PUPP Kabupaten Situbondo penting untuk memastikan fakta dan memberikan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut.

Catatan Redaksi: Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait. Setiap dugaan penyimpangan harus diuji berdasarkan bukti, dokumen, pemeriksaan teknis, serta ketentuan hukum yang berlaku.

idt-size-120600