SITUBONDO – Pelaksanaan program revitalisasi TK Nurul Hidayah di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, yang menggunakan anggaran APBN sebesar Rp880.234.000,00, menjadi sorotan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Jatim DPC Situbondo. Sejumlah aspek pekerjaan dipertanyakan, mulai dari asal-usul material bangunan hingga metode pengolahan campuran pasir dan semen di lokasi proyek.
Sorotan tersebut muncul setelah tim investigasi LPK Jatim DPC Situbondo melakukan peninjauan lapangan. Dari hasil peninjauan itu, lembaga tersebut mengidentifikasi beberapa hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut terkait kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penggunaan material batu dan pasir yang asal-usul serta legalitasnya dipertanyakan. Selain itu, tim investigasi juga menyoroti proses pengolahan campuran pasir dan semen yang disebut tidak menggunakan bak spesi sebagai wadah pencampuran material.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai standar pelaksanaan pekerjaan konstruksi, khususnya apakah material dan metode pengerjaan yang digunakan telah sesuai dengan dokumen perencanaan serta ketentuan teknis program revitalisasi.
Feri Kumolowongso, anggota Tim Investigasi LPK Jatim DPC Situbondo, menilai penggunaan anggaran negara untuk pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti pengawasan yang ketat dan pertanggungjawaban yang transparan.
Menurutnya, kualitas pembangunan sekolah tidak semestinya hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik. Kesesuaian spesifikasi, kualitas material, dan metode pelaksanaan juga menjadi aspek penting yang harus dipastikan.
LPK Jatim DPC Situbondo pun meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan revitalisasi tersebut.
Ada lima hal yang menjadi perhatian lembaga tersebut. Pertama, pemeriksaan fisik bangunan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian hasil pekerjaan. Kedua, verifikasi spesifikasi material dengan membandingkan dokumen perencanaan, gambar kerja, dan material yang digunakan di lapangan.
Ketiga, pemeriksaan administrasi serta teknis pelaksanaan pekerjaan, termasuk dokumen pengawasan dan laporan pertanggungjawaban. Keempat, permintaan klarifikasi kepada kepala sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kelima, penanganan sesuai ketentuan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran.
LPK Jatim DPC Situbondo juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Inspektorat Jenderal, serta instansi teknis terkait memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Lembaga itu menegaskan bahwa pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau terdapat aspek yang membutuhkan perbaikan dan pertanggungjawaban.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai penggunaan material batu dan pasir, pihak kepala sekolah menyampaikan bahwa material yang digunakan merupakan material resmi sesuai dengan keterangan yang disampaikan menggunakan istilah “sorduk”.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari klarifikasi pihak sekolah atas dugaan yang disampaikan LPK Jatim. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung asal-usul material dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis masih diperlukan agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat hasil pemeriksaan teknis dari instansi berwenang yang dapat memastikan adanya pelanggaran spesifikasi maupun penyimpangan dalam penggunaan material.
Karena itu, dugaan yang disampaikan LPK Jatim masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan fisik, serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
Pada akhirnya, revitalisasi fasilitas pendidikan yang dibiayai uang negara bukan semata-mata persoalan menyelesaikan bangunan. Lebih dari itu, kualitas, keselamatan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan.
Publik berhak mengetahui apakah anggaran Rp880 juta tersebut telah diwujudkan menjadi fasilitas pendidikan yang memenuhi standar mutu sebagaimana mestinya. Jawabannya bukan melalui saling klaim, melainkan melalui bukti, pemeriksaan objektif, dan keterbukaan pertanggungjawaban.
