Kepahiang, www.jejakdaerah.com – Sebanyak 5 Desa dan satu Kelurahan tidak hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD ) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Kecamatan Kepahiang di gelar di Aula Desa Bogor Baru, Senin (07/02).
Kehadiran perwakilan desa dan kenyamanan menjadi sorotan Ketua DPRD Windra Purnawan,SP. Karena dari 16 Desa di kecamatan Kepahiang hanya 10 desa yang hadir sementara untuk kelurahan ada satu kelurahan yang tidak menghadirkan perwakilannya. Ia sangat menyayangkan hal ini, kesempatan ini dapat dijadikan momen untuk mengusulkan pembangunan, bukan malah mengoceh di FB kemudian hari saat pembangunan tidak sesuai harapan.
” Sayang sekali Musrenbang ini sangat penting untuk menyampaikan aspirasi dan usulan rencana pembangunan ini malah tidak hadir, nanti malah ngoceh di Facebook ” Kata Windra.
Selanjutnya Ketua DPRD Windra Purnawan, SP mengingatkan para kepala desa dan lurah yang tidak hadir pada kegiatan musrenbang tersebut.
“Tolong ditegur para kepala desa dan lurah yang tidak hadir, karena mereka ini representatif warganya. Kemudian ASN juga harus disiplin, karena ini terkait PP 94 tahun 2021 yang mengatur disiplin ASN. Jangan ada tebang pilih dalam hal ini” sampai Windra.
Sementara itu Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM. IPU, menjelaskan musrenbang adalah amanah Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, selain itu ada Permendagri yang mengatur tentang skala prioritas dalam perencanaan pembangunan.
” Kita tahu anggaran kita sangat terbatas, kalau keinginan itu banyak. Bukan penting dan tidak penting, semua penting tapi perlu skala prioritas,untuk memilih yang penting diatas yang penting, ” sampai Hidayatullah.
Ia menambahkan dalam musrenbang yang juga dihadiri Wakil Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata Dan unsur Forkopimcam ini menyepakati skala prioritas pada tingkat kecamatan yang di kemudian dibawa ke tingkat kabupaten.
“Terkait banjir misalnya, harus dipahami mana yang kewenangan kita (pemkab kepahiang) dan mana yang kewenangan provinsi bahkan nasional. Prioritas kita masih seputar penanganan covid dan pemulihan ekonomi, infrastruktur serta pelayanan publik,” ujarnya. (Red)
