Palembang, JejakDaerah.ID – Sebanyak 8 (delapan) perwakilan Mahasiswa Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya (Unsri) berkunjung ke kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan (Sumsel) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negara (BPAN), kedatangan mereka dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah untuk mewawancarai Instansi atau Lembaga mengenai Advokasi Kebijakan. Sekaligus untuk memperdalam ilmu tentang investigasi metode pelaporan yang ada di masyarakat mengenai suatu kasus tertentu.
Ketua DPD LAI BPAN Sumsel, Syamsudin Djoesman mengatakan, Lembaga Aliansi Indonesia adalah Badan Penelitian Aset Negara merupakan organisasi masyarakat yang independent, kebetulan kita merupakan pengurus untuk wilayah Sumsel, kalau untuk DPP Pusat kita bermarkas di Jakarta Timur didaerah Pondok Gede.
“Kami dari Lembaga Aliansi ini adalah sosial control masalah kebijakan, masalah korupsi, intinya apapun yang terjadi tentang penyelenggaraan negara, kami akan siap kritisi, karena kami punya visi, misi dan motto. Dengan motto kami, 1. Menyelamatkan Aset Negara, 2. Menegakkan Keadilan dan Kebenaran, 3. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena Lembaga aliansi Indonesia ini Lembaga Nasional punya cabang dari Aceh sampai Papua. Begitu pun di Sumsel, alhamdullilah kita mempunyai cabang cabang di daerah,” ungkap Syamsudin, didalam ruang kantor LAI BPAN Sumsel, Rabu (06/03/24).
Untuk proses advokasi itu begini, lanjut Syamsudin, setiap masyarakat menemukan kesalahan penyelenggaraan baik itu instansi pemerintah atau swasta, melalui LAI BPAN Sumsel kita akan memberikan pengarahan, kalau seandainya masalah tindak pidana dimana penegak hukum sudah jelas kita bersinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan. Selain itu kita juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah Sumsel, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten, seandainya karena tindak pidana yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) itu sudah ada Polisi Pamong Praja, jelas Syamsudin.
“Bicara tentang Lembaga, kita harus banyak link dan kenalan orang hebat, bukan kita merasa sombong dan jumawa, karena hal ini akan mempermudah jaringan kita untuk masuk ke suatu masalah dan mencarikan solusinya. Disamping itu Aliansi Indonesia mempunyai Website, disitu akan ditemukan semua kepengurusan DPD seluruh Indonesia, Pengurus Aceh, Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Padang dan sebagainya, termasuk ada nomor teleponnya. Kita Lembaga Aliansi Indonesia BPAN ini kebetulan ada sayap-sayapnya, seperti Garuda Sakti, LAI nya, ada Saber Punglinya tetapi tetap menginduk ke BPAN,” tuturnya.
Disinggung mahasiswa, strategi apa yang dijalankan untuk menyikapi advokasi kebijakan ini, menurut Syamsudin, disetiap permasalahan kita telaah dulu, apa sih yang terjadi?, seandainya ada masyarakat yang datang minta arahan, permasalahan Ini cocoknya kemana, apa di Kepolisian, Kejaksaan atau ke Perda, urai Syamsudin.
Disoal mahasiswa, seandainya ada masyarakat yang menemukan pemerintah atau penyelenggara negara ada yang menyimpang, dari advokasi metode cara pendekatannya bagaimana?, Syamsudin menjelaskan, bahwa di Lembaga ini, pertama kita ada orang-orang yang mempunyai skill skill dan kemampuan, kedua kita mempunyai media dan ketiga bisa akurat.
“Misalkan ada instansi yang bermasalah, nah instansi tersebut kita surati terlebih dahulu, mempertanyakan kebenaran masalah tersebut. Dan menerbitkan pemberitaan ke media, kita mempunyai media sendiri yakni Media Aliansinews, atau kita bersama dengan orang mempunyai skill, kita datangi secara langsung kedinas yang terkait yang mempunyai permasalahan tersebut. Kita mempunyai orang-orang yang mempunyai keahlian, dibidang hukum, dibidang ekonomi, orang yang ahli dibidang politik, dan kita tengok apa yang terjadi, seandainya diperlukan dibidang politik, yah kita turunkan orang yang ahli dibidang politik. Seperti sekarang pada pemilu ini, kita perlu orang yang ahli politik,” tukas Syamsudin.
Ditanya mahasiswa, mengenai desa adalah penyumbang kasus korupsi terbesar, sepenuhnya masyarakat ini sadar bahwa banyak oknum aparat desa diduga menyelewengkan dana bahkan rancangan Pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Namun tidak dibuka secara transparan maupun anggaran belanja negara tidak diketahui oleh masyarakat desa, bagaimana pesan LAI BPAN Sumsel untuk masyarakat yang menemui kasus ini.
Syamsudin menegaskan, bicara mengenai dana desa, ingat! tidak seluruh desa itu anggarannya Rp. 1 miliar, besar kecilnya anggaran pemerintah tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk, bicara anggaran desa tersebut dengan cara mendengar, melihat adanya kejanggalan atau penyimpangan, dan di desa itu ada BPD itu DPR nya desa, dalam hal ini tanyakan kepada BPD, jika BPD tersebut tidak memberi jawaban bahkan BPD kongkalikong dengan sang Kepala Desa, tunggu!, Aliansi siap membantu dan siap mempermasalahan kasus tersebut.
“Alhamdullilah kami Lembaga Aliansi di Sumsel, setiap menemukan suatu masalah, kepada masyarakat yang memberikan informasi ini sudah pasti kita lindungi dan kita tutupi serta kita jaga karena kami tidak mudah untuk menerima laporan yang tidak jelas, karena kami mempunyai tim investigasi pendalaman kasus, kami juga mempunyai simbol dari pimpinan pusat, yang berbunyi lihat, dengarkan, pikirkan dalam hati dan ambil keputusan, jangan katanya nanti fitnah atau hoax,” pungkasnya.
Sementara Ketua Tim Mahasiswa Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya (Unsri), Reno mengatakan, perwakilan mahasiswa Universitas Sriwijaya tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Administrasi Publik, sedang melaksanakan tugas mata kuliah advokasi kebijakan, dimana memberikan pertanyaan tentang seputar Lembaga ini, bagaimana menyampaikan advokasi, bagaimana dari cara pelaporan, bagaimana cara menemukan suatu kasus yang dikira itu melanggar hukum dan intinya bagaimana Lembaga ini bersinergi dengan Lembaga penegak hukum. Dan pertemuan ini langsung didokumentasikan dan videonya nanti bakal di uplod di Youtube. Hasil dari wawancara ini akan dipresentasikan.
“Harapan kami ini selain kami dapat memenuhi tugas, kami sebagai mahasiswa menjalankan tugas mata kuliah dan juga berharap bahwasannya kami menemukan informasi dari Lembaga ini, karena yang kami ketahui dalam masyarakat sektor desa masih banyak yang kurang tahu, mulai dari bagaimana cara pelaporan, bagaimana cara advokasi sampai nanti bagaimana cara penegakkan hukum dalam kasus lingkup desa maupun terkhusus masyarakat yang ada dilingkungan Universitas Sriwijaya,” tandasnya.
Untuk diketahui LAI BPAN DPD Wilayah Sumsel kedatangan tamu Mahasiswa Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya, dalam melaksanakan tugas mata kuliah Advokasi Kebijakan, Adapun jumlah mahasiswa yang datang sebanyak 8 orang yakni: 1. Naufal Azmi (Unsri), 2. Reno (Unsri), 3. Nuryana (Unsri), 4. Hanifah Putri Elita (Unsri), 5. Agnes Anggie (Unsri), 6. Annisa Salsabilla (Unsri), 7. Della Olivia Cintana (Unsri). 8. Aulia Nur Fajrina (Mahasiswa Pertukaran yakni Mahasiswa PMM dari Universitas Sebelas April Sumedang Jawa Barat). (*/rls)
