Kepahiang, JejakDaerah.ID – Sebuah audiensi antara Polres Kepahiang dengan perwakilan media, LSM, dan Ormas digelar pada Senin (3/2/2025) di Mapolres Kepahiang.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Kepahiang, AKBP M. Faisal Pratama, SIK., SH., MH., menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan jurnalis dan aktivis guna menciptakan transparansi serta keamanan di wilayah tersebut.
Namun, dalam diskusi yang berlangsung, isu panas mencuat terkait dugaan markup Dana Desa (DD) yang melibatkan oknum tertentu.
Ketua LSM NCW Kepahiang, Darul Qutni, secara langsung meminta Kapolres agar menindak tegas anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat ini.
Kapolres Kepahiang menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan menindaklanjuti laporan yang masuk.
“Kami membuka ruang komunikasi bagi media dan Ormas. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kapolres.
Dalam audiensi ini, hadir pula Kasat Intel, Kasat Reskrim AKP Denyfita Mochtar, S.Tr.K, MM, serta Humas Polres Kepahiang, yang turut serta dalam diskusi bersama awak media dan perwakilan Ormas.
Oknum Pihak Ketiga Diduga Bermain
Selain dugaan markup, pertemuan ini juga mengungkap adanya oknum pihak ketiga yang sering mencatut nama institusi kepolisian untuk menakut-nakuti jurnalis dan aktivis di lapangan.
Tindakan ini dinilai meresahkan serta menghambat kerja media dan LSM dalam mengawal transparansi penggunaan anggaran desa.
LSM NCW berharap dengan kepemimpinan Kapolres yang baru, laporan terkait dugaan korupsi Dana Desa bisa segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. (*/drl)
