DPC PKB MUARA ENIM

Mangrove Panarukan Terancam Proyek Gudang Rumput Laut, GP Sakera: Jangan Sampai Alam Kalah oleh Ambisi Investasi!

Kabiro Situbondo
Gp
Mangrove Panarukan seluas sekitar 9 hektare menjadi sorotan di tengah rencana pembangunan gudang rumput laut. GP Sakera mengingatkan: investasi boleh tumbuh, tetapi jangan sampai kelestarian alam dikorbankan. Pembangunan jangan megah di atas kerusakan lingkungan!
A-AA+A++

SITUBONDO — Rencana pembangunan gudang rumput laut milik salah satu perusahaan (PT) di Kabupaten Situbondo mulai menjadi perhatian setelah keberadaan ekosistem mangrove seluas sekitar 9 hektare di Kecamatan Panarukan disorot LSM Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi, dan Advokasi (GP Sakera).

Persoalannya bukan sekadar apakah sebuah gudang boleh dibangun atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah pembangunan tersebut sudah benar-benar memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, atau justru berpotensi menjadikan kawasan mangrove sebagai korban atas nama investasi?

Sebab, pembangunan memang penting. Investasi juga dibutuhkan. Namun, jangan sampai setiap hamparan lahan dipandang hanya sebagai peluang ekonomi, sementara fungsi ekologisnya dianggap sekadar pemandangan yang bisa disingkirkan ketika proyek datang.

GP Sakera mengingatkan bahwa mangrove bukan tanah kosong yang kebetulan ditumbuhi pohon bakau. Di dalamnya terdapat ekosistem yang menopang kehidupan berbagai biota pesisir, mulai dari ikan, kepiting, udang hingga organisme lainnya.

Kerusakan vegetasi mangrove akibat pengerukan, penimbunan, maupun pembukaan lahan yang tidak terkendali berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut.

Jangan Sampai Gudang Berdiri, Ekosistem Justru Terkubur

Menurut GP Sakera, mangrove memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa dinilai hanya berdasarkan harga tanah atau nilai investasi.

Akar mangrove berperan mengikat sedimen, meredam energi gelombang, membantu mengurangi abrasi, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai organisme.

Fungsi tersebut juga berlaku di kawasan muara sungai. Sebagai wilayah pertemuan air tawar dan air laut, muara memiliki karakter ekosistem yang kompleks dan menjadi tempat penting bagi kehidupan biota perairan.

Mangrove membantu menahan sedimen, menyaring sebagian material pencemar, serta menyediakan tempat berlindung dan pembesaran bagi ikan maupun udang.

GP Sakera mengingatkan, apabila kawasan mangrove mengalami kerusakan, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Gangguan habitat, perubahan sedimentasi, hingga penurunan kualitas lingkungan perairan merupakan risiko yang patut diperhitungkan.

Dengan kata lain, yang dipertaruhkan bukan hanya pohon bakau, melainkan keberlanjutan ekosistem yang selama ini menopang kehidupan di kawasan pesisir dan muara.

Baca juga:
Gus Lilur Minta Presiden Prabowo Pastikan Namanya Tidak Dipakai untuk Intervensi Muktamar NU

Blue Carbon: Kekayaan Alam yang Tidak Terlihat, tetapi Bernilai Besar

Ada satu hal yang kerap luput dari perhitungan pembangunan, yakni kemampuan mangrove menyimpan karbon atau dikenal dengan istilah Blue Carbon (karbon biru).

Mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar. Cadangan karbon tersebut tersimpan bukan hanya pada batang dan daun, tetapi juga pada akar serta sedimen di bawah permukaan tanah.

Ketika mangrove mengalami kerusakan dan sedimennya terganggu, sebagian karbon yang tersimpan berpotensi terlepas ke atmosfer.

Karena itu, GP Sakera menilai kawasan mangrove Panarukan harus dipandang sebagai aset ekologis jangka panjang.

Ironis apabila sebuah pembangunan yang diklaim membawa manfaat ekonomi justru berpotensi menghilangkan fungsi lingkungan yang manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Jangan sampai keuntungan investasi dihitung dengan sangat teliti, sementara potensi kerugian ekologis hanya dianggap angka yang tidak perlu masuk dalam kalkulasi.

Peta BRIN 2023 Perlihatkan Sebagian Kawasan Berkategori Sangat Baik

Berdasarkan informasi pemetaan tahun 2023 yang dikaitkan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kawasan mangrove Panarukan memiliki sejumlah klasifikasi kondisi berdasarkan Mangrove Health Index (MHI).

Dalam gambaran pemetaan tersebut, sebagian kawasan ditandai warna hijau dengan kategori Excellent-MHI atau kondisi sangat baik.

Selain itu, terdapat pula area berkategori Moderate-MHI, Poor-MHI, hingga Potential Restore.

Data tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya perhatian terhadap keberadaan mangrove di Panarukan. Meski demikian, peta tahun 2023 tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kondisi vegetasi saat ini. Pemeriksaan lapangan terbaru tetap diperlukan untuk memastikan kondisi aktual serta batas kawasan yang berpotensi terdampak.

GP Sakera menilai, sebelum alat berat bekerja dan tanah mulai berubah bentuk, pemerintah harus lebih dahulu memastikan status lahan, fungsi kawasan, kesesuaian tata ruang, serta kelengkapan persetujuan lingkungan.

Baca juga:
Ranting Mangga yang Menguji Kepedulian Lingkungan di Mimbaan Situbondo: Antara Aturan DLH, Pesantren, dan Kearifan Warga

Sebab, mencegah kerusakan tentu lebih masuk akal daripada sibuk mencari cara memulihkan ekosistem setelah semuanya telanjur rusak.

Regulasi Lingkungan Bukan Pajangan di Atas Kertas

GP Sakera juga mengingatkan bahwa perlindungan mangrove memiliki landasan hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur larangan terhadap tindakan tertentu yang dapat merusak ekosistem mangrove.

Gp
Pemetaan Indonesian Mangrove Health Index (MHI) tahun 2023 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia. (Tangkapan layar: Indonesian MHI-MonMang 2 BRIN)

Ketentuan Pasal 35 mengatur larangan penggunaan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove serta pembatasan konversi mangrove sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, ketentuan pidana dalam Pasal 73 dapat diterapkan terhadap perbuatan tertentu apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah juga mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk melalui ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99.

Regulasi tersebut perlu dibaca bersama ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan dan penyesuaian pidana yang berlaku.

Landasan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang mengatur perlindungan dan pengelolaan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Artinya, persoalan mangrove tidak bisa disederhanakan menjadi urusan kepemilikan atau penguasaan tanah semata. Fungsi ekologis dan ketentuan hukum tetap harus diperhatikan.

Jangan sampai aturan perlindungan lingkungan terlihat begitu gagah dalam dokumen perundang-undangan, tetapi kehilangan wibawa ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan.

DLH Situbondo Jangan Hanya Menunggu Persoalan Membesar

Atas kondisi tersebut, GP Sakera mendesak Pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), agar segera melakukan pemeriksaan lapangan secara objektif dan transparan.

Baca juga:
Korban Tenggelam di Sungai Lematang, Berhasil di Temukan Warga

Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup:

  1. Memastikan status dan batas lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gudang rumput laut.
  2. Memeriksa kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan zonasi yang berlaku.
  3. Memeriksa dokumen persetujuan lingkungan serta perizinan berusaha yang relevan.
  4. Mengidentifikasi luas vegetasi mangrove yang berpotensi terdampak.
  5. Menilai metode pembangunan, termasuk kemungkinan pengerukan, penimbunan, dan pembukaan lahan.
  6. Memastikan langkah pencegahan dan mitigasi dampak lingkungan telah disiapkan.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif apabila persyaratannya terpenuhi.

GP Sakera juga meminta pihak perusahaan memberikan penjelasan terbuka mengenai lokasi, luas lahan, rencana teknis pembangunan, serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Transparansi bukan ancaman bagi investasi. Justru keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan sosial maupun lingkungan di kemudian hari.

Jangan Tunggu Mangrove Rusak Baru Semua Sibuk Bicara

GP Sakera menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempertentangkan pembangunan dengan kepentingan ekonomi. Yang dipersoalkan adalah bagaimana pembangunan dijalankan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Investasi boleh datang, gudang boleh dibangun sepanjang sesuai ketentuan, dan kegiatan ekonomi tentu layak didukung. Namun, semua itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan daya dukung lingkungan.

Sekitar 9 hektare kawasan mangrove Panarukan bukan angka kecil untuk sekadar dilewati dalam pembahasan proyek.

Jangan sampai ketika pembangunan selesai, yang tersisa hanya bangunan megah, sedangkan fungsi ekologis mangrove tinggal cerita.

Sebab, membangun gudang mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan. Tetapi memulihkan ekosistem mangrove yang rusak bisa membutuhkan waktu jauh lebih panjang.

Pembangunan seharusnya meninggalkan manfaat, bukan mewariskan kerusakan. Investasi boleh menghitung keuntungan, tetapi pemerintah wajib menghitung pula harga yang harus dibayar alam.

Kini publik menunggu jawaban yang konkret: bagaimana status kawasan tersebut, apakah rencana pembangunan telah sesuai ketentuan, dan sejauh mana pemerintah menjamin mangrove Panarukan tetap terlindungi?

Jangan biarkan pertanyaan itu tenggelam bersama lumpur muara.

idt-size-120600