DPC PKB MUARA ENIM

APBD Bukan Uang Coba-Coba!, Ratusan Juta, Aspal Malah Tipis: Proyek Tokelan–Gebangan Butuh Pemeriksaan Serius

Kabiro Situbondo
Aspal
Jalan untuk rakyat bukan tempat menguji kesabaran. PUPP jangan hanya duduk di balik meja, turun dan buktikan mutu pekerjaan!
A-AA+A++

SITUBONDO — Proyek pengaspalan hotmix pemeliharaan berkala ruas jalan Tokelan–Gebangan tampaknya menyisakan ironi yang sulit diterima akal sehat. Anggaran APBD 2026 telah dialokasikan, pekerjaan sudah berjalan, tetapi hasil di lapangan justru memunculkan sederet tanda tanya. Aspal terlihat tipis, pengerjaan tahap akhir terhenti, bahkan sekitar delapan meter badan jalan belum tersentuh lapisan hotmix akibat material aspal yang disebut-sebut kehabisan.

Jika proyek jalan dibangun untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat, lalu bagaimana menjelaskan pekerjaan yang berhenti sebelum seluruh badan jalan selesai diaspal? Apakah perhitungan kebutuhan material hanya matang di atas meja, tetapi mendadak kehilangan akurasi ketika berhadapan dengan kondisi lapangan?

Kondisi tersebut memantik kekecewaan Kepala Desa Gebangan, Joko Sabar. Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo, khususnya Bidang Bina Marga, segera turun langsung melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan.

Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 itu dikerjakan oleh CV SITUBONDO. Sejak pelaksanaan awal, kegiatan tersebut telah menjadi perhatian dan menuai sorotan publik menyusul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.

Sorotan semakin menguat ketika pengerjaan tahap kedua atau tahap akhir justru memperlihatkan kondisi yang dinilai lebih memprihatinkan dibandingkan tahap pertama. Lapisan aspal tampak sangat tipis dan pengerjaan akhirnya terhenti karena material tidak mencukupi.

Aspal
Aspal tipis, pekerjaan terhenti, publik menanti jawaban. Jangan sampai tebal anggaran hanya bagus di atas kertas!

Aspal Tipis, Material Habis, Pengawasan ke Mana?

Joko Sabar mengaku kecewa melihat kondisi pekerjaan yang menggunakan uang rakyat tersebut. Menurutnya, proyek yang semestinya dikerjakan dengan perhitungan teknis dan standar mutu konstruksi justru menyisakan persoalan yang harus segera dijelaskan.

Baca juga:
Kamar Hotel di Surabaya Digerebek, Delapan Orang Diamankan, Tiga Legislator Gerindra Ikut Terseret

“Pekerjaan APBD yang dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya memiliki keahlian di bidang konstruksi ini kualitasnya sangat buruk. Ini jelas merugikan masyarakat apabila hasilnya tidak sesuai standar. Saya meminta Dinas PUPP segera turun langsung ke lokasi untuk memeriksa hasil pekerjaan ini,” tegas Joko.

Ia juga mempertanyakan bagaimana perhitungan volume pekerjaan dan kebutuhan material aspal dilakukan sejak awal. Sebab, kebutuhan material untuk proyek semacam ini semestinya telah dihitung berdasarkan panjang, lebar, ketebalan rencana, serta kondisi teknis jalan.

“Seharusnya volume kegiatan dan kebutuhan aspal sudah diperhitungkan secara tepat. Faktanya, aspal terlihat sangat tipis dan pengerjaan berhenti karena kehabisan material. Ini memunculkan pertanyaan serius: apakah perencanaannya tidak matang, pengendalian materialnya bermasalah, atau ada persoalan lain dalam pelaksanaan yang harus dibuka secara transparan?” tuturnya.

Aspal
Anggaran APBD mengalir ratusan juta, aspal justru kehabisan di tengah jalan. Ini proyek pembangunan atau pertunjukan ironi?

Jangan Sampai APBD Tebal di Dokumen, Aspal Tipis di Lapangan

Persoalan ini bukan sekadar urusan jalan yang belum teraspal sepanjang delapan meter. Yang lebih penting adalah memastikan apakah seluruh pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis, volume, ketebalan, dan mutu sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.

Sebab, uang APBD bukan uang yang boleh dipertanggungjawabkan hanya melalui laporan administrasi. Hasil pekerjaan harus dapat diuji secara fisik, terukur, dan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Dinas PUPP Kabupaten Situbondo perlu menjelaskan secara terbuka sejumlah hal mendasar: berapa volume pekerjaan yang dikontrakkan, berapa ketebalan hotmix yang dipersyaratkan, apakah realisasi di lapangan sudah sesuai spesifikasi, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kekurangan material hingga pekerjaan terhenti.

Jika memang terdapat kekurangan volume atau ketidaksesuaian mutu, harus ada langkah korektif sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Baca juga:
Ketua DPW PKB Sumsel Targetkan Tambah Kursi DPRD Kota/kabupaten

Jangan sampai masyarakat hanya menerima jalan berlapis aspal tipis, sementara pertanggungjawaban anggarannya tercatat seolah seluruh pekerjaan telah berjalan sempurna.

PUPP dan Rekanan Ditunggu Penjelasannya

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas PUPP Kabupaten Situbondo maupun pihak rekanan CV SITUBONDO terkait keluhan Kepala Desa Gebangan, kondisi lapisan aspal, serta terhentinya pengerjaan akibat kekurangan material.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas PUPP maupun pihak rekanan guna memberikan penjelasan berimbang kepada masyarakat.

Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan sekadar proyek yang selesai secara administratif. Publik membutuhkan jalan yang benar-benar selesai secara fisik, memenuhi standar mutu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, kalau anggaran sudah dihitung ratusan juta rupiah, jangan sampai yang tersisa justru hanya aspal setipis kesabaran masyarakat.

idt-size-120600